Polda NTT Sambut Tim BPK RI: Komitmen Mewujudkan Pengelolaan Anggaran TPPO yang Transparan dan Akuntabel

KUPANG, NTT - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) secara resmi menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengelolaan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) periode Tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Markas Polda NTT ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola keuangan negara serta meningkatkan efektivitas penanganan kasus perdagangan manusia di wilayah hukum Nusa Tenggara Timur.

Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, SIK, M.Si., menegaskan bahwa kehadiran tim BPK RI merupakan bentuk nyata komitmen bersama antara Polri dan lembaga pengawas dalam mewujudkan transparansi serta akuntabilitas publik.

Kehadiran Tim BPK RI memiliki peran strategis dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengelolaan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tahun 2025 sd Semester 1 2026 di Polda NTT. Oleh karena itu, kami akan memberikan dukungan penuh, membuka akses data dan informasi secara objektif, serta menyelesaikan kerja sama yang profesional selama proses pemeriksaan berlangsung,” ujar Irjen Pol Rudi Darmoko.

Dalam sambutannya, Kapolda NTT menyampaikan instruksi khusus kepada seluruh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan para Kapolres/Ta di jajaran Polda NTT. Beliau meminta seluruh jajaran untuk menyatakan kooperatif dan proaktif selama proses audit berlangsung.

“Saya selaku pimpinan Polda NTT menegaskan kepada seluruh jajaran dan satuan kerja agar mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan, pengintaian kooperatif, terbuka, dan profesional, menyediakan data, dokumen, serta informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa audit ini harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan internal, bukan sekedar rutinitas formalitas.

“Kami berharap kegiatan pemeriksaan ini dapat berjalan dengan lancar, objektif, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif, sehingga Polda NTT dapat terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO. Kami juga akan meningkatkan pengawasan internal, memperkuat pengendalian manajemen, serta membangun budaya kerja yang berfokus pada akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan,” tambahnya.

Di akhir pengalamannya, Irjen Pol Rudi Darmoko menekankan agar seluruh personel menjadikan kehadiran BPK RI sebagai ruang konsultasi yang berharga guna memperkuat strategi pemberantasan TPPO di NTT.

“Mengakhiri Berbagai ini, sekali lagi saya menyampaikan penekanan kepada seluruh Kasatker dan Kapolres/Ta jajaran agar mempersiapkan diri dengan baik, melakukan komunikasi yang transparan, serta mewujudkan kerja sama yang konstruktif. Manfaatkan kegiatan ini sebagai sarana konsultasi upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Polda NTT untuk bisa mendapatkan masukan, bimbingan, dan perbaikan dalam mendukung pelaksanaan program Polri, peningkatan kinerja, maupun pengelolaan anggaran,” tutup Kapolda NTT.

Dengan langkah ini, Polda NTT terus berkomitmen untuk tidak hanya tegas dalam memberantas kejahatan perdagangan orang, tetapi juga bersih dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran operasionalnya.