Patroli dan Sambang ke PLBN Motaain, Upaya Satgas Ops Pekat Polres Belu Jamin Etalase Negara Bebas dari Aksi Premanisme yang Meresahkan

Patroli dan Sambang ke PLBN Motaain, Upaya Satgas Ops Pekat Polres Belu Jamin Etalase Negara Bebas dari Aksi Premanisme yang Meresahkan

Dalam rangka menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala bentuk penyakit masyarakat (pekat) dan aksi premanisme yang meresahkan, Kepolisian Resor Belu Polda NTT selama 15 hari ke depan melaksanakan operasi Pekat Turangga 2025, terhitung mulai tanggal 15 s/d 29 mei 2025.

Berbicara tentang operasi tersebut, anggota kepolisian melalui Satgas Operasi Pekat Turangga 2025, pada selasa (27/5/2025) turun melaksanakan patroli dialogis di wilayah kabupaten Belu.

Patroli dialogis di hari ke 13 operasi pekat ini dipimpin Kabag Ops Polres Belu, AKP I Nengah Sutawinaya, SH yang diikuti para pejabat operasi, Kasatgas dan anggota yang terlibat dalam Sprin Ops Pekat Turangga 2025.

Kegiatan patroli yang dimulai pukul 09.10 wita diawali dari Mapolres Belu menuju wilayah Tenukiik, Bandara A.A Bere Tallo Haliwen, desa Tulakadi hingga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, desa Silawan, kecamatan Tasifeto Timur, kabupaten Belu.

Kedatangan Kabag Ops dan anggota di PLBN Motaain pukul 10.00 wita, disambut Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, S.STP, dan Ka.Pos Pam Motaain, AIPTU Imam Sukadi yang dilanjutkan dengan tatap muka di ruang rapat PLBN Motaain.

Dalam pertemuan tersebut, Kabag Ops mengungkapkan, kedatangan pihaknya di kawasan PLBN Motaain ini untuk memastikan PLBN sebagai etalase negara tersebut aman dari gangguan aksi premanisme.

Hal ini lanjut Kabag Ops menyusul adanya informasi dari pihak PLBN Motaain dan pemberitaan di sejumlah media online tentang tindakan sopir rental mobil asal desa Silawan yang melarang mobil rental asal Atambua untuk mengangkut penumpang di kawasan PLBN sehingga menimbulkan kerugian bagi pelintas batas dari Timor Leste.

"Kami dari Satgas anti premanisme operasi Pekat hadir disini menindaklanjuti perintah dari bapak Kapolres Belu dimana kami Polres Belu mendapatkan informasi dari pihak PLBN tentang tindakan tidak terpuji yang dilakukan para sopir rental mobil asal desa Silawan terhadap pelintas batas dari negara Timor Leste menuju wilayah Indonesia"ungkap Kabag Ops.

"Jadi untuk memastikan apakah aksi tersebut masih dilakukan atau tidak, kami hadir disini. Kalau aksi tersebut masih dilakukan maka kami akan mengambil langkah tegas karena yang demikian tidak diatur dalam regulasi terkait melarang kendaraan di luar Motaain, masuk untuk mengangkut penumpang yang datang dari Timor Leste melalui pintu PLBN"tambah Kabag Ops.

Sementara Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika kepada pihak kepolisian mengungkapkan, terkait tindakan para sopir rental Silawan, pihaknya sudah berupaya melakukan mediasi atau pertemuan dengan semua pihak terkait termasuk pihak desa, Dinas Perhubungan, TNI-Polri, dan Kesbangpol, namun perwakilan sopir rental dari Desa Silawan tidak hadir.

Pihaknya juga menegaskan, PLBN adalah objek nasional sehingga tidak boleh ada satu pun pihak yang berhak memaksakan aturan sendiri dengan melarang pelintas batas menggunakan jasa mobil rental dari Atambua, sebelum diterbitkannya regulasi terkait transportasi di kawasan PLBN Motaain.

"Atas tindakan tersebut, kami sudah memberi ruang dialog dengan turut mengundang sopir rental dari Silawan namun mereka sendiri tidak hadir tanpa ada alasan.Dan hari ini atas permintaan dari pihak desa Silawan, kami akan menggelar kembali dialog bersama pihak desa, TNI Polri termasuk perwakilan sopir rental sehingga masalah tersebut tidak kembali terulang"ungkap Kepala PLBN Motaain.

"Dan Kami sudah menyampaikan ke para sopir rental tersebut agar berhenti melakukan aksi tersebut sampai adanya regulasi baru terkait aturan transportasi di kawasan PLBN Motaain. Kalau mereka tidak mengindahkan maka kami akan melapor dan minta bantuan aparat berwajib karena tindakan tersebut sudah mengarah ke aksi premanisme dimana mereka melakukan pemaksaan dan merasa berhak menguasai atau memonopoli layanan di tempat pelayanan publik ini"tambahnya.

Lebih lanjut, Kepala PLBN Motaain juga mengucapkan terima kasih kepada Polres Belu yang sudah hadir memantau situasi keamanan di pintu perbatasan RI-RDTL.

"Terima kasih kepada bapak Kapolres Belu yang melalui Satgas Anti Premanisme hadir memantau kondisi aktivitas PLBN hari ini. Situasi sampai saat ini aman, aktivitas pelintas batas dari Timor Leste berjalan normal. Memang pada sabtu tanggal 24 kemarin sempat terjadi insiden dimana sopir rental di Atambua diusir keluar oleh sopir dari Silawan saat menjemput pelintas dari Timor Leste"ungkap Kepala PLBN.

"Sampai ada salah satu suster asal Timor Leste dipaksa turun dari kendaraan dan diminta berjalan kaki hingga pintu keluar PLBN hanya karena tidak menggunakan jasa transportasi rental lokal Silawan. Kejadian tersebut sampai dimuat oleh wartawan di media online dan hari minggu besoknya, kita dibantu aparat TNI Polri di Motaain, melakukan pengawasan, puji Tuhan sampai dengan hari ini situasi sudah kembali normal. Tapi kami tetap berharap perhatian dari Polres Belu sehingga aksi-aksi tersebut tidak terulang hingga diterbitkannya regulasi baru"tambahnya.

Menanggapi apa yang disampaikan Kepala PLBN, Kabag Ops Polres Belu selaku Karendal OpsOperasi Pekat menyatakan komitmen Polri untuk menjamin aktivitas masyarakat berjalan dengan aman dan nyaman dengan bebas dari segala bentuk aksi premanisme.

"Berkaitan dengan masalah keamanan disini, bapak Kapolres Belu sudah memberikan atensi khusus kepada personel Pos PAM Motaain untuk bersinergi dengan personel Pos Brimob dan rekan TNI yang ada di Motaain, untuk meningkatkan pengamanan dan pengawasan di wilayah PLBN Motaain agar tidak terjadi gangguan sekecil apapun di PLBN yang menjadi etalase negara kita"ungkap Kabag Ops.

"Dan bilamana hal tersebut kembali terjadi dan eskalasi meningkat, kami Polres Belu siap 1x24 jam untuk melakukan penebalan personel di kawasan PLBN Motaain. Ini sudah komitmen kami sesuai dengan instruksi langsung dari Bapak Kapolri dalam hal memberantas segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat"tambah Kabag Ops.